Pemerintah Jepang resmi menyetujui rencana Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memangkas pajak konsumsi bahan makanan pada Rabu (5/8/2026).

Langkah ini tetap diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi keuangan negara yang kian tertekan.

Kebijakan tersebut bakal menjadi tonggak bersejarah, sebagaimana dilansir Reuters.

Jika berhasil mengantongi persetujuan parlemen, langkah ini akan mencatatkan sejarah sebagai pemotongan pajak penjualan pertama di Jepang sejak sistem pajak tersebut mulai diperkenalkan pada 1989.

Keputusan kabinet ini diambil setelah dewan umum partai penguasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), memberikan persetujuan secara aklamasi pada hari yang sama.

Rencana pemotongan pajak ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada April 2027.

Skema pemotongan

Pemangkasan pajak makanan ini menjadi program andalan Takaichi untuk meringankan tekanan lonjakan biaya hidup yang menimpa rumah tangga di Jepang.

Berdasarkan rancangan kebijakan, tarif pajak konsumsi untuk produk makanan akan dipangkas dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun.

Pemerintah juga menambahkan pembayaran bantuan sebesar 1 persen sisanya, sehingga secara efektif meniadakan beban pajak atas pembelian makanan masyarakat.

Namun, kebijakan pemotongan pajak ini memicu defisit penerimaan negara sekitar 5 triliun yen (Rp 564 triliun).

Besarnya angka tersebut menambah tekanan bagi pemerintah untuk menjelaskan skema penutupan celah anggaran tersebut.

Beban fiskal

Rencana pemangkasan pajak ini hadir di tengah membengkaknya komitmen fiskal Jepang.

Negara tersebut harus menopang strategi investasi publik-swasta senilai 370 triliun yen hingga tahun fiskal 2040, serta potensi kenaikan anggaran pertahanan menyusul revisi strategi keamanan nasional.

Kondisi fiskal yang mengkhawatirkan ini memberikan tekanan berat pada nilai tukar yen dan pasar obligasi pemerintah Jepang (JGB).

Tekanan tetap terjadi meski Tokyo dan Washington sempat melakukan intervensi terkoordinasi yang langka untuk menopang mata uang Jepang tersebut.

Intervensi bersama itu sempat melambungkan yen ke level tertinggi dalam tiga bulan di angka 155,2 per dollar AS, sebelum akhirnya kembali melemah ke level 157,6 per dollar AS.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun melonjak hingga menyentuh 2,87 persen pekan ini.

Kenaikan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa beban pembayaran utang pemerintah di masa depan akan membengkak secara signifikan.