SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, Jawa Timur, memutuskan tidak lagi mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ajaran 2026/2027 setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah diterima sejak November 2025. Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek Junianto Ikhsan Nurwahyudi menegaskan, keputusan tersebut bukan berarti sekolah menolak Program MBG, melainkan memilih tidak menjadi penerima manfaat pada tahun ajaran baru. “Ini bukan menolak, tetapi tidak mengikuti Program MBG. Keputusan itu diambil setelah kami melakukan evaluasi dalam rapat kerja sekolah,” kata Junianto di Trenggalek, Senin (13/7/2026). Baca juga: Usai Dapur MBG Libur, Harga Telur, Ayam, dan Sayuran di Trenggalek Kompak Turun Waktu Belajar Berkurang Junianto mengatakan, salah satu pertimbangan sekolah adalah berkurangnya waktu belajar efektif siswa akibat pelaksanaan Program MBG. Menurut dia, proses pembagian makanan hingga makan bersama rata-rata memakan waktu sekitar 30 menit setiap hari. Bantuan Mahasiswa Miskin Ditilap lewat Kelas Jauh Artikel Kompas.id “Waktu pagi merupakan waktu paling produktif bagi anak-anak untuk belajar dan berpikir. Paling tidak sekitar 30 menit waktu belajar tersita setiap harinya,” ujarnya. Selain mengurangi waktu belajar, hasil evaluasi sekolah juga menunjukkan masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa. Baca juga: Kejati Kaltim Kumpulkan Data Program MBG, dari Perizinan hingga Tata Kelola Anggaran Menurut Junianto, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan karena makanan yang tersisa tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan kembali. “Banyak makanan yang tersisa setiap hari. Ada yang masih layak, ada juga yang sudah menjadi sisa makanan siswa. Kami menilai hal itu menjadi mubazir,” katanya. Sekolah juga berpandangan kuota MBG akan lebih bermanfaat apabila dialihkan kepada sekolah lain yang dinilai lebih membutuhkan. “Lebih baik diberikan kepada sekolah yang membutuhkan. Kami yakin masih banyak sekolah yang lebih membutuhkan program tersebut,” ujarnya. Sudah Disampaikan ke SPPG Junianto mengatakan, keputusan tersebut telah disampaikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemberitahuan dilakukan secara lisan, kemudian dilanjutkan dengan surat resmi yang dikirim pada Sabtu (11/7/2026). Sebelumnya, pihak SPPG juga telah mengirimkan format surat penghentian keikutsertaan program untuk dilengkapi oleh sekolah. Keputusan tersebut juga telah dibahas bersama komite sekolah dan yayasan. “Kalau melihat respons yang masuk, sekitar 90 persen wali murid mendukung keputusan sekolah,” kata Junianto.