Pemerintah Jepang sempat mempertimbangkan penurunan pajak konsumsi makanan dan minuman menjadi nol persen selama dua tahun, tetapi rencana tersebut akhirnya diubah dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027.
Rencana awal diubah karena toko dan peritel membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan sistem kasir mereka dengan tarif pajak baru, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Mengapa pajak makanan Jepang jadi 1 persen?
Perubahan tersebut berawal dari janji kampanye pemilu LDP (Liberal Democratic Party) yang dipimpin Perdana Menteri, Sanae Takaichi sebelumnya untuk segera mempertimbangkan pajak makanan dan minuman menjadi nol persen selama dua tahun, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Bahkan, Japan Innovation Party (JIP) dan sejumlah partai oposisi juga mengusung kebijakan serupa pada masa kampanye, di tengah tingginya harga di Jepang.
Namun, setelah pembahasan lintas partai mengenai perpajakan dan jaminan sosial, partai-partai koalisi memutuskan untuk mengubah rencana tersebut menjadi tarif 1 persen, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Salah satu pertimbangannya berasal dari sistem pada mesin kasir milik peritel harus terlebih dahulu disesuaikan.
Pemerintah Jepang tetap berupaya mendekati tujuan awal dengan menyiapkan bantuan tunai yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, dilansir dari Tokyo Weekender, Senin (3/8/2026).
Total bantuan tersebut diperkirakan mencapai 600 miliar yen (sekitar Rp 68,88 triliun) per tahun, setara dengan pendapatan dari tarif pajak 1 persen atas makanan dan minuman. dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Pemerintah Jepang berencana memfinalisasi kebijakan pemangkasan pajak dalam rapat kabinet pada awal Agustus 2026.
Pemangkasan pajak berisiko kurangi penerimaan negara
Di sisi lain, pemangkasan pajak diperkirakan mengurangi penerimaan Jepang sekitar 10 triliun yen (sekitar Rp 1,14 kuadriliun) selama dua tahun sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pembiayaan jaminan sosial, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Takaichi mengakui bahwa pajak konsumsi menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai jaminan sosial.
“Saya akan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan tarif pajak ke tingkat semula dua tahun setelah (pemangkasan diberlakukan), demi memastikan keberlanjutan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar,” kata Perdana Menteri, Sanae Takaichi, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Ia mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan mengatasinya melalui reformasi fiskal tanpa menerbitkan obligasi untuk menutup defisit, dilansir dari Japan Today, Senin (3/8/2026).
Di saat yang sama, kekhawatiran terhadap keuangan Jepang juga terlihat dari meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah ke level tertinggi dalam beberapa dekade, dilansir dari Reuters, Senin (3/8/2026).